RujukanDesa.com- Pemerintahan baru fokus pada ketahanan pangan, perumahan, dan swasembada energi. Untuk mendukung sektor-sektor tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah berjalan hampir satu dekade. KUR bertransformasi untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, dengan hampir 30% penyaluran diarahkan untuk ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian. Program ini telah menyalurkan Rp 1.827,2 triliun kepada lebih dari 47 juta debitur, berperan besar dalam pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja, serta menyumbang 1,24% terhadap PDB Indonesia pada 2023.
Dengan subsidi bunga yang besar dan tingkat NPL yang rendah, KUR menjadi mitra andalan dalam memajukan ekonomi mikro dan makro Indonesia. Pemerintah berharap kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan pengelolaan risiko yang optimal, guna mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selama hampir 10 tahun berjalan, KUR terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan sektor-sektor yang beragam, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil lainnya. KUR telah menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada. Baca juga: Viral, Video Debt Collector Cekcok dengan Debitur di Bantul Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa hampir 30 persen dari total penyaluran KUR diarahkan ke sektor pertanian, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan infrastruktur terkait.
“Untuk sektor pertanian, KUR bisa digunakan untuk peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan tanah pertanian yang lebih produktif,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman ekon.go.id, Kamis (14/11/2024). Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam acara KUR Meets The Press di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (13/11/2024). Sejak 2015 hingga 31 Oktober 2024, program KUR telah disalurkan sebesar Rp 1.827,2 triliun kepada lebih dari 47 juta debitur.
Pada 2024, total penyaluran KUR telah mencapai Rp 246,58 triliun atau sekitar 88 persen dari target Rp 280 triliun, yang diberikan kepada 4,27 juta debitur. Ferry menyampaikan bahwa pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga KUR yang besar, mencapai Rp 172,2 triliun, yang berdampak pada keberhasilan penyaluran KUR kepada masyarakat dengan leverage yang mencapai 10,6 kali. Selain itu, tingkat non performing loan (NPL) pada program KUR berhasil dijaga pada angka 2,19 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat NPL pada kredit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 4,06 persen.
Ajang konsolidasi nasional seluruh stakeholder
Acara KUR Meets The Press juga menjadi ajang penting untuk konsolidasi nasional seluruh stakeholder yang terlibat dalam program KUR, termasuk para awak media yang telah berperan besar dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan KUR kepada masyarakat. Pada kegiatan KUR Meets The Press, juga digelar sesi mini talk show yang menghadirkan dua narasumber utama, yakni Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya, dan Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Supari. Dalam kesempatan tersebut, mereka membahas betapa pentingnya KUR dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia periode Agustus 2024, KUR berkontribusi sebesar 33,2 persen terhadap kredit UMKM dan 6,5 persen terhadap total kredit perbankan nasional.
Kur juga terbukti memberi dampak positif terhadap perekonomian secara makro, dengan proporsi penyaluran KUR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal pada 2023 mencapai 1,24 persen. Selain itu, program KUR tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut riset BRIN, setiap debitur KUR dapat menyerap hingga tiga tenaga kerja baru, sehingga pada 2023, KUR berhasil menyerap sekitar 9,3 juta tenaga kerja di Indonesia. Gede Edy Prasetya mengungkapkan bahwa fleksibilitas KUR memungkinkan program ini masuk ke dalam hampir semua kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan UMKM.
Keberhasilan KUR juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk kementerian dan lembaga (K/L), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah (pemda), serta perusahaan-perusahaan penjamin dan perbankan yang menyalurkan KUR.
Pemerintah berharap agar penyaluran KUR tetap dilakukan dengan kualitas yang terjaga, memastikan tingkat NPL tetap di bawah 5 persen. Di sisi lain, dukungan dari penjamin KUR dalam ekosistem KUR juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah mendorong agar para penjamin KUR terus menjalankan penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sembari terus meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko.
Pada kesempatan yang sama, Supari juga menyampaikan kebanggaannya atas dampak luar biasa dari KUR terhadap pelaku UMKM dan perekonomian Indonesia selama satu dekade terakhir. “Saya yakin, ke depan KUR akan memberikan dampak yang semakin positif bagi ekosistem UMKM dan semakin berkontribusi besar terhadap perekonomian negara ini,” jelasnya. Dalam acara tersebut, juga hadir berbagai tokoh penting, termasuk Juru Bicara (Jubir) Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam, serta perwakilan dari Kementerian Usaha Kecil Menengah (UKM), BPKP, dan pihak-pihak terkait lainnya.
