RujukanDesa.com- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) yang fokus pada pembangunan irigasi sebagai bagian dari upaya besar untuk mencapai swasembada pangan, yang menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, ketahanan pangan, air, dan energi merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Untuk itu, peran semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, sangat dibutuhkan dalam mendukung pencapaian tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa (19/11/2024), Dody menjelaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, air memiliki peran yang sangat penting. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk memastikan keberhasilan pembangunan irigasi yang optimal, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Setelah berdiskusi dengan berbagai stakeholder terkait, kami menyimpulkan bahwa perlu ada Inpres yang mengatur tentang irigasi dan air minum. Hal ini penting agar seluruh pihak memiliki kewajiban untuk membangun saluran irigasi dan sambungan rumah dengan lebih sistematis, sehingga manfaatnya dapat lebih optimal bagi masyarakat,” kata Dody.
Menurut Dody, air adalah komoditas super strategis yang memiliki pengaruh langsung terhadap sektor pangan. Seiring dengan itu, alokasi anggaran terbesar Kementerian PU pun difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta optimalisasi bendung. Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian, yang menjadi pilar utama dalam ketahanan pangan Indonesia.
Meskipun demikian, Dody mengakui bahwa masalah air masih menjadi isu utama yang perlu diselesaikan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, Kementerian PU telah menjalin koordinasi intensif dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satu langkah konkrit yang telah diambil adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama, yang memiliki tugas untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.
“Kementerian PU akan menyiapkan infrastruktur air untuk irigasi, baik melalui bendungan yang telah dibangun maupun jaringan irigasi yang telah direvitalisasi. Sedangkan Kementerian Pertanian akan memastikan ketersediaan sarana produksi untuk mendukung ketahanan pangan,” jelas Dody, menggambarkan kerja sama erat antar kementerian dalam mencapai tujuan tersebut.
Tidak hanya fokus pada sektor irigasi, Dody juga menekankan pentingnya infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung distribusi pangan yang efisien. Kementerian PU saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian besar. Program ini sudah berjalan di sejumlah daerah sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diharapkan dapat terus diperluas ke seluruh Indonesia.
Dengan adanya program Inpres Jalan Daerah, diharapkan kualitas jalan di daerah-daerah akan semakin baik, sehingga dapat memperlancar distribusi produk pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Dody berharap agar Pemerintah Daerah juga turut mendukung peningkatan kualitas jalan dengan meningkatkan anggaran untuk pengelolaan infrastruktur daerah. Hal ini bertujuan agar manfaat pembangunan infrastruktur yang sudah ada dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga menambahkan bahwa ke depan, perlu ada penyesuaian alokasi anggaran di daerah untuk pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun, termasuk jalan daerah dan fasilitas irigasi. “Kami berharap bahwa dengan penyesuaian anggaran ini, Pemerintah Daerah dapat mengelola infrastruktur yang ada dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” kata Diana.
Program pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada irigasi dan jalan ini, menurut Diana, merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi di Indonesia. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat proses distribusi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dody juga menegaskan bahwa upaya besar ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan irigasi dan infrastruktur lainnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia, terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ujar Dody.
Sebagai penutup, Dody berharap bahwa dengan adanya Inpres yang mengatur tentang irigasi dan air minum, serta dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan. Program-program pembangunan infrastruktur ini tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan bangsa, untuk generasi yang lebih baik dan sejahtera.
