RujukanDesa.com Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menghapus utang nelayan dan pelaku UMKM yang terdaftar di bank-bank negara. Keputusan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keringanan ekonomi bagi sektor-sektor yang terdampak berat oleh krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.
“Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan,” kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024) kemarin.
Namun, Royke juga menekankan bahwa penghapusan utang tersebut harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. “Kami berharap ada mekanisme yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap likuiditas dan kestabilan keuangan nasional,” lanjut Royke.
Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.
“Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan,” tuturnya.
Sebagai bank pelat merah, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.
“Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.
“Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait,” bebernya.
“Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara,” sambung Prabowo.
Pemerintah, lanjut Royke, perlu bekerja sama dengan bank-bank negara seperti BNI untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan efisien. “Kami siap membantu pemerintah untuk memetakan debitur yang benar-benar membutuhkan keringanan dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran,” tambahnya.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan penghapusan utang bagi nelayan dan pelaku UMKM yang terdaftar di lembaga perbankan negara, termasuk BNI. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada sektor-sektor tersebut untuk memulai kembali usaha mereka tanpa terbebani oleh kewajiban utang yang sulit dilunasi akibat dampak pandemi.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat proses pemulihan di sektor-sektor yang paling terdampak. “Kami ingin memastikan bahwa sektor nelayan dan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dapat kembali beraktivitas tanpa beban utang yang menghalangi mereka untuk maju,” ujar Prabowo dalam konferensi pers terpisah.
Royke menambahkan bahwa BNI akan terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM dan sektor produktif lainnya melalui program-program pembiayaan yang lebih ramah dan fleksibel, sehingga perekonomian Indonesia dapat kembali tumbuh dengan stabil.
Seiring dengan implementasi kebijakan ini, para pelaku UMKM dan nelayan berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
