RUJUKANDESA.COM – Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong pendamping desa di seluruh Indonesia untuk mengawal alokasi dana tersebut, khususnya dalam percepatan penurunan stunting.
Kemendes PDTT tidak hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan kesehatan, tetapi juga memaksimalkan peran pendamping desa. Saat ini, terdapat sekitar 38 ribu pendamping desa, termasuk fasilitator generasi sehat dan cerdas, yang bertugas mendampingi masyarakat desa dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka secara aktif menyosialisasikan isu-isu kesehatan, peningkatan gizi, dan sanitasi kepada masyarakat dan aparatur desa.
Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, menekankan perlunya perhatian besar dari aparatur desa terkait pencegahan dan penanganan stunting di wilayahnya. Ia menggarisbawahi bahwa Dana Desa memiliki fleksibilitas untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti program ketahanan pangan lokal, yang tidak hanya meningkatkan ekonomi tetapi juga memberdayakan masyarakat desa.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, pemanfaatan Dana Desa dalam periode 2015–2022 telah mencapai berbagai sasaran pembangunan. Di antaranya adalah pembangunan posyandu, penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan sarana olahraga. Jumlah investasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Seiring dengan komitmen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan tiga prioritas utama dalam pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2024. Prioritas ini melibatkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, penanganan kasus stunting pada anak, dan upaya meningkatkan ketahanan pangan.
Helbert Siahaan, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK, menegaskan prioritas tersebut dalam rapat sosialisasi dengan perwakilan pemerintah desa. Hal ini untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai sasaran, seiring dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2024.
Pemberian BLT desa tetap menjadi instrumen penting dalam pembangunan masyarakat desa, membantu mengurangi status desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Jumlah desa berkembang menurun, mencapai 28.766 pada Oktober 2023, menunjukkan efektivitas langkah-langkah pembangunan.
Pemerintah juga merespons perubahan iklim yang ekstrem, seperti kekeringan di Papua, dengan meningkatkan perhatian terhadap ketahanan pangan dan mengatasi prevalensi stunting. Deputi Kemenko PMK, Helbert Siahaan, menegaskan pentingnya menindaklanjuti kondisi sulit di mana anak-anak mengalami kelaparan.
Sebagai upaya transparansi dan pengawasan, pemerintah meluncurkan Dasbor Desa, sebuah platform daring yang memfasilitasi optimalisasi pembangunan di wilayah perdesaan. Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan peran Dasbor Desa dalam memantau penggunaan anggaran desa, memungkinkan respons cepat terhadap potensi penyimpangan.
Dasbor Desa, inisiatif bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait, menjadi langkah progresif untuk memberikan akses mudah, transparan, dan terkini terhadap data pembangunan perdesaan. Inisiatif ini merupakan komitmen pemerintah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.