RujukanDesa.com- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk sektor ketahanan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 139,4 triliun, sebuah lonjakan besar dibandingkan dengan anggaran ketahanan pangan pada tahun 2024 yang hanya mencapai Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran sebesar Rp 25,1 triliun ini menunjukkan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah dalam memperkuat sektor pangan Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya peningkatan alokasi anggaran ini, mengingat ketahanan pangan memiliki peran yang sangat vital bagi keberlanjutan negara. Dalam unggahannya di Instagram pada Rabu (27/11/2024), ia menjelaskan bahwa APBN 2025 telah menetapkan anggaran besar untuk mendukung berbagai program yang terkait dengan sektor pangan, yang mencakup berbagai aspek mulai dari produksi hingga distribusi pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat.
Penetapan anggaran ini turut disampaikan dalam rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (26/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa penting bagi seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja kompak dan berkoordinasi erat demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan swasembada pangan di Indonesia. “Kami harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan untuk menciptakan ketahanan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kedua menteri tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Beberapa langkah utama yang dibahas antara lain peningkatan produksi pangan melalui perluasan lahan pertanian, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan sistem subsidi dan distribusi pupuk yang lebih efisien ke petani.
Selain itu, keberlanjutan ketersediaan bibit berkualitas, serta koordinasi pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi juga menjadi fokus dalam upaya menjaga kestabilan produksi pangan di Indonesia. Pemerintah juga akan terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, salah satunya melalui pembelian gabah petani oleh Bulog, guna menjaga nilai tukar petani dan mencegah lonjakan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Rencana bantuan beras bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat yang membutuhkan serta memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa program ketahanan pangan dan swasembada pangan ini bukan hanya sekadar prioritas ekonomi, melainkan juga merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat tersebut kembali menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, yang merupakan dasar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan harga yang terjangkau.
“Ketahanan pangan adalah fondasi bagi negara yang kuat. Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri, dan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan negara,” ujar Sri Mulyani mengutip arahan Presiden Prabowo.
Dengan anggaran yang lebih besar dan komitmen yang semakin kuat dari seluruh jajaran pemerintah, harapan besar pun muncul untuk masa depan sektor ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa sektor pangan Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Semua langkah yang diambil ini akan membantu Indonesia menjadi lebih mandiri dalam produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.
