RujukanDesa.com — Provinsi Jawa Timur menjadi desa daerah tertinggi dalam penyaluran dana desa. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Tahun 2024, dimana jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 4.019 desa.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan desa mandiri tertinggi se-Indonesia,” kata Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Rabu (4/9).
Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dalam mengembangkan Desa Mandiri, kemudian Provinsi Jawa Barat peringkat kedua sebanyak 2.448 desa mandiri, dan Jawa Tengah 1.528 Desa Mandiri.
Pj Gubernur Jatim mengatakan, peningkatan Desa Mandiri yang signifikan ini, berkontribusi pada penurunan kemiskinan di Jatim hingga tembus 9,79 persen pada Maret 2024.
Sementara itu, dalam mendukung pembangunan Desa Mandiri, Pemprov Jatim turut meningkatkan penyaluran dana desa. Total dana desa yang bakal digelontorkan pada 2024 mencapai Rp8,052 trilliun untuk 7.721 desa. Per tanggal 29 Agustus 2024, Dana Desa Jawa Timur yang sudah disalurkan senilai Rp. 7,2 Triliun.
“Dana tersebut disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat desa. Yang diwujudkan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi peran Bumdesa, serta perbaikan infrastruktur penunjang sosial ekonomi desa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara untuk penyaluran Pagu Earmark Dana Desa untuk BLT senilai Rp924,4 miliar sudah tersalurkan 11,48 persen dari pagu pada 256.781 KPM, Ketahanan Pangan Rp1,904 triliun tersalurkan 23,65 persen dari pagu serta Penanganan Stunting Rp717,4 miliar tersalurkan 8,91 persen dari pagu.
Adhy menyebut, komitmen mewujudkan desa mandiri juga dipengaruhi 2 Kabupaten, yaitu Malang dan Mojokerto yang meraih Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024 Tingkat Utama.
Untuk ke depannya, Pj Gubernur Jatim itu berharap semua pihak bersinergi untuk mengembangkan desa mandiri. Sehingga, mampu menumbuhkan roda ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (*/Rilis).
